Kerangka Pemikiran dalam Skripsi Perpajakan

Kerangka Pemikiran
Sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, pemerintah melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari Official Assessment, menjadi Self Assessment. Pemungutan pajak dengan sistem Self Assessment ini meletakkan tanggunng jawab pemunngutan pajak sepenuhnya pada wajib pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan
Adapun pengertian Self Assessment System menurut Waluyodan Wirawan B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:
Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar.”
(2003:18)
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar, sehingga dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak. 
Pengertian Wajib Pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul ”Perpajakan” adalah sebagai berikut
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tersebut.”
(2006:20)
Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa anggota masyarakat (Wajib Pajak) diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat (wajib pajak). Namun dengan adanya  sistem administrasi perpajakan yang baik, sebaliknya membuat wajib pajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, sehingga perlu adanya tax law enforcement agar tidak adanya perlakuan wajib pajak untuk melanggar ketentuan undang-undang perpajakan.
Adapun pengertian Tax Law Enforcement menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut :
“Pilar-pilar penegakan hukum pajak (tax law enforcement) di antaranya adalah pemeriksaan pajak (tax audit), penyidikan pajak (tax investigation), dan penagihan pajak (tax collection). ”
                                              (2006:131)
Dalam pelaksanaan self assessment system merupakan hal yang penting. Karena merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak, oleh karena itu haruslah dilakukannya fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah dan juga diikuti dengan upaya penegakan hukum (tax law enforcement). Diwujudkan dalam pengenaan sanksi perpajakan, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.
Adapun pengertian sanksi perpajakan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya Perpajakan Konsep, Teori dan Isu adalah sebagai berikut :
“Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalm UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunnga, denda,dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.”
                                                                                               
      (2006:198)
Pengenaan sanksi perpajakan pada wajib pajak, karena adanya indikasi wajib pajak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti dengan mengurangi, menghapus, dan memanupulasi utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajaksebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajaka, tindakan ilegal yang dilakukan wajib pajak ini disebut sebagai tax evasion.
Adapun pengertian Tax Evasion menurut Harry Graham Balter dalam buku  Mohammad Zain yang berjudul Manajemen Perpajakan adalah sebagai berikut :
“Penyelundupan Pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak-apakah berhasil atau tidak-untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.”
                                                                                 (2006:118)
Incoming search term:
  • 0 Response to "Kerangka Pemikiran dalam Skripsi Perpajakan"

    Post a Comment